Kesalahan Umum dalam Implementasi SMKP dan Cara Menghindarinya
Kesalahan Umum dalam Implementasi SMKP dan Cara Menghindarinya
Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) menjadi bagian penting dalam upaya perusahaan pertambangan membangun sistem keselamatan yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Namun, memiliki dokumen SMKP yang lengkap belum tentu berarti sistem tersebut sudah berjalan efektif.
Dalam praktiknya, perusahaan dapat menghadapi berbagai tantangan ketika menerapkan SMKP. Mulai dari kurangnya komitmen manajemen, dokumen yang tidak sesuai kondisi lapangan, lemahnya kompetensi pekerja, hingga tindak lanjut temuan yang tidak konsisten. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi tersebut dapat membuat implementasi SMKP hanya berorientasi pada pemenuhan administratif.
Padahal, tujuan utama sistem manajemen keselamatan adalah memastikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi dapat dikelola secara sistematis.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menetapkan bahwa pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Regulasi tersebut juga menetapkan tujuh elemen SMKP, yaitu kebijakan; perencanaan; organisasi dan personel; implementasi; pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; dokumentasi; serta tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja.
Karena itu, perusahaan perlu memahami bahwa implementasi SMKP bukan sekadar membuat prosedur dan dokumen keselamatan. Sistem harus benar-benar diterapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai kondisi operasional.

Apa Itu Implementasi SMKP?
Implementasi SMKP adalah proses menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan ke dalam seluruh aktivitas perusahaan agar aspek K3 Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan dapat dikelola secara sistematis.
Implementasi SMKP mencakup lebih dari sekadar aktivitas HSE. Sistem ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan membuat kebijakan, melakukan perencanaan, mengatur organisasi dan personel, menjalankan pengendalian risiko, melakukan monitoring, mengelola dokumentasi, serta melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja. Dengan kata lain, SMKP harus terintegrasi dengan proses bisnis perusahaan.
Sebagai contoh, keputusan mengenai pembelian alat berat tidak hanya mempertimbangkan harga dan produktivitas. Aspek keselamatan, spesifikasi teknis, keandalan, pemeliharaan, dan kompetensi operator juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan.
1. Menganggap SMKP Hanya sebagai Tanggung Jawab Departemen HSE
Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah menganggap SMKP merupakan tanggung jawab departemen HSE atau K3 saja.
Padahal, keselamatan pertambangan berkaitan dengan seluruh aktivitas operasional.
Departemen HSE memang memiliki peran penting dalam mengembangkan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi sistem. Namun, penerapan di lapangan membutuhkan keterlibatan berbagai fungsi.
Misalnya:
- Mining Operation bertanggung jawab memastikan prosedur operasi diterapkan.
- Maintenance memastikan peralatan dipelihara dan diperiksa.
- Engineering mempertimbangkan aspek keselamatan dalam desain.
- HR memastikan kebutuhan kompetensi dan pelatihan terpenuhi.
- Procurement mempertimbangkan persyaratan keselamatan dalam pengadaan.
- Supervisor melakukan pengawasan langsung.
- Pekerja menjalankan prosedur dan melaporkan kondisi berbahaya.
- Kontraktor mengikuti persyaratan keselamatan perusahaan.
Artinya, SMKP merupakan tanggung jawab organisasi, bukan hanya departemen HSE.
Cara menghindarinya
Perusahaan perlu menetapkan struktur dan tanggung jawab yang jelas.
Setiap fungsi harus mengetahui:
- Apa tanggung jawab keselamatannya?
- Apa kewenangannya?
- Apa indikator kinerjanya?
- Apa yang harus dilaporkan?
- Bagaimana koordinasinya dengan fungsi lain?
Pembagian tanggung jawab tersebut perlu didukung oleh kewenangan dan sumber daya yang memadai.
Hal ini sejalan dengan elemen organisasi dan personel dalam SMKP yang mencakup aspek struktur, tugas, tanggung jawab, kewenangan, kompetensi, komunikasi, dan partisipasi.
2. Terlalu Fokus pada Dokumen daripada Penerapan di Lapangan
Kesalahan kedua adalah terlalu fokus membuat dokumen.
Perusahaan mungkin memiliki:
- manual SMKP;
- prosedur;
- instruksi kerja;
- formulir inspeksi;
- checklist;
- kebijakan;
- standar;
- matriks risiko;
- laporan audit.
Namun, banyaknya dokumen tidak otomatis menunjukkan bahwa sistem keselamatan sudah efektif. Masalah muncul ketika dokumen tersebut tidak sesuai dengan kondisi aktual.
Contohnya, prosedur menyebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan setiap hari, tetapi di lapangan tidak ada bukti pemeriksaan.
Atau prosedur menetapkan langkah tertentu, tetapi pekerja menggunakan metode berbeda karena prosedur dianggap tidak praktis. Dalam kondisi seperti ini, terdapat gap antara documented system dan implemented system.
Cara menghindarinya
Setiap dokumen harus diuji terhadap kondisi nyata.
Tanyakan:
- Apakah pekerja memahami prosedur?
- Apakah prosedur dapat diterapkan?
- Apakah fasilitas pendukung tersedia?
- Apakah prosedur sesuai dengan kondisi operasi?
- Apakah supervisor mengawasi penerapannya?
- Apakah tersedia bukti bahwa prosedur dijalankan?
Dokumen harus menjadi alat untuk mengendalikan risiko, bukan sekadar persyaratan administratif.
3. Tidak Melakukan Gap Analysis Sebelum Implementasi
Kesalahan berikutnya adalah langsung membuat sistem SMKP tanpa melakukan gap analysis. Gap analysis diperlukan untuk mengetahui perbedaan antara kondisi perusahaan saat ini dengan persyaratan SMKP.
Tanpa analisis tersebut, perusahaan bisa saja menghabiskan banyak waktu membuat dokumen yang sebenarnya sudah tersedia, sementara area yang memiliki kesenjangan besar justru belum ditangani.
Contoh gap analysis
Perusahaan dapat melakukan pemetaan seperti berikut:
| Elemen SMKP | Kondisi Saat Ini | Gap | Prioritas |
| Kebijakan | Sudah tersedia | Sosialisasi belum merata | Sedang |
| Perencanaan | Risk assessment tersedia | Belum diperbarui | Tinggi |
| Organisasi | Struktur tersedia | Peran belum jelas | Tinggi |
| Implementasi | Prosedur tersedia | Kepatuhan belum konsisten | Tinggi |
| Monitoring | Inspeksi berjalan | Analisis tren belum optimal | Sedang |
| Dokumentasi | Dokumen banyak | Pengendalian versi lemah | Sedang |
| Review | Evaluasi dilakukan | Belum konsisten | Tinggi |
Dengan pemetaan tersebut, perusahaan dapat menentukan prioritas.
Cara menghindarinya
Lakukan SMKP initial assessment sebelum menyusun program implementasi.
Assessment sebaiknya tidak hanya dilakukan terhadap dokumen. Tim perlu melakukan observasi lapangan, wawancara pekerja, pemeriksaan rekaman, dan evaluasi proses kerja.
4. Komitmen Manajemen Tidak Konsisten
Kesalahan keempat adalah komitmen manajemen hanya terlihat pada dokumen. Perusahaan mungkin memiliki kebijakan keselamatan yang sangat baik. Namun, apabila pimpinan tidak menunjukkan keteladanan, kepatuhan akan sulit dibangun.
Contohnya:
Perusahaan menetapkan larangan bekerja tanpa APD, tetapi pimpinan memasuki area kerja tanpa APD.
Perusahaan menetapkan bahwa pekerjaan harus dihentikan ketika terdapat kondisi berbahaya, tetapi supervisor tetap meminta pekerjaan dilanjutkan demi mengejar target produksi.
Situasi seperti ini memberikan pesan yang bertentangan kepada pekerja.
Cara menghindarinya
Manajemen perlu menunjukkan visible safety leadership.
Contohnya:
- melakukan safety walk;
- menghadiri rapat keselamatan;
- meninjau hasil inspeksi;
- menanyakan status corrective action;
- menyediakan anggaran keselamatan;
- memastikan kebutuhan kompetensi terpenuhi;
- memberikan dukungan terhadap pelaporan bahaya;
- menindak pelanggaran secara konsisten.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa sasaran produksi tidak menciptakan tekanan yang mendorong pekerja mengabaikan prosedur keselamatan.
5. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Tidak Diperbarui
Kesalahan lain yang cukup penting adalah menganggap risk assessment sebagai dokumen sekali jadi. Padahal, risiko dapat berubah ketika kondisi operasi berubah.
Perubahan alat, metode kerja, desain tambang, kondisi geologi, organisasi, cuaca, material, atau aktivitas kontraktor dapat menghasilkan risiko baru.
Contoh
Sebuah perusahaan mengganti jenis alat angkut.
Jika perusahaan hanya mengganti unit tanpa meninjau kembali risiko, mungkin terdapat perubahan:
- dimensi alat;
- blind spot;
- radius putar;
- jarak pengereman;
- kebutuhan operator;
- pola lalu lintas;
- kebutuhan maintenance.
Artinya, perubahan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam evaluasi risiko.
Cara menghindarinya
Risk assessment perlu ditinjau ketika:
- terdapat perubahan proses;
- terjadi insiden;
- muncul near miss;
- ditemukan bahaya baru;
- terjadi perubahan peralatan;
- terdapat perubahan regulasi;
- terjadi perubahan organisasi;
- terdapat perubahan kondisi area kerja.
Prinsipnya sederhana:
Jika kondisi kerja berubah, risiko perlu ditinjau kembali.
6. Kompetensi Pekerja Tidak Sesuai dengan Risiko Pekerjaan
Dokumen SMKP yang baik tidak akan efektif apabila pekerja tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan menganggap pekerja sudah kompeten hanya karena pernah mengikuti pelatihan. Padahal, kehadiran dalam pelatihan tidak selalu sama dengan kompetensi.
Contoh
Seorang operator mengikuti training keselamatan alat berat.
Namun, apakah operator tersebut:
- memahami bahaya spesifik unit?
- mampu melakukan pre-start inspection?
- memahami prosedur kondisi abnormal?
- mengetahui batas operasi?
- mampu mengambil keputusan ketika terjadi masalah?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memiliki sertifikat kehadiran.
Cara menghindarinya
Perusahaan perlu membuat competency matrix.
Matrix tersebut dapat mencakup:
| Jabatan | Kompetensi | Status | Kebutuhan |
| Operator | Operasi alat | Kompeten | Refresh |
| Supervisor | Risk assessment | Perlu peningkatan | Training |
| Teknisi | Maintenance safety | Kompeten | Evaluasi berkala |
| HSE | Audit SMKP | Kompeten | Refresh |
| Emergency team | Emergency response | Perlu peningkatan | Simulasi |
7. Partisipasi Pekerja Masih Rendah
Kesalahan berikutnya adalah menerapkan SMKP dengan pendekatan top-down sepenuhnya. Manajemen membuat kebijakan, HSE membuat prosedur, supervisor memberikan instruksi, pekerja tinggal mengikuti, pendekatan tersebut belum tentu efektif. Pekerja justru merupakan pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan bahaya di lapangan.
Mereka dapat mengetahui:
- kondisi alat;
- hambatan prosedur;
- potensi bahaya;
- kebiasaan kerja;
- near miss;
- kondisi area;
- masalah komunikasi;
- kebutuhan pengendalian tambahan.
Cara menghindarinya
Perusahaan dapat membangun mekanisme partisipasi melalui:
- safety meeting;
- toolbox meeting;
- hazard reporting;
- safety observation;
- konsultasi pekerja;
- forum K3;
- diskusi investigasi;
- program suggestion;
- pelaporan near miss.
Yang paling penting, laporan pekerja harus mendapatkan respons. Jika pekerja berkali-kali melaporkan bahaya tetapi tidak ada tindakan, mereka dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pelaporan.
8. Inspeksi Hanya Mencari Kesalahan
Inspeksi merupakan bagian penting dalam monitoring keselamatan. Namun, inspeksi dapat menjadi tidak efektif apabila tujuannya hanya mencari kesalahan pekerja. Pendekatan tersebut dapat membuat pekerja merasa bahwa inspeksi adalah kegiatan untuk menghukum, bukan memperbaiki sistem.
Cara menghindarinya
Gunakan inspeksi untuk menjawab pertanyaan:
- Mengapa kondisi ini terjadi?
- Apa penyebabnya?
- Apakah pengendalian sudah memadai?
- Apakah prosedur realistis?
- Apakah pekerja memiliki sumber daya?
- Apakah supervisor melakukan pengawasan?
- Apakah terdapat masalah sistem?
9. Temuan Audit Tidak Ditindaklanjuti sampai Efektif
Kesalahan yang sering muncul dalam implementasi SMKP adalah banyak temuan tetapi sedikit perbaikan nyata. Perusahaan melakukan audit, menemukan puluhan ketidaksesuaian, membuat laporan, lalu proses berhenti. Padahal, nilai audit sebenarnya muncul dari tindak lanjutnya.
Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 mewajibkan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit satu kali dalam satu tahun bagi pemegang izin yang tercakup dalam ketentuan tersebut.
Cara menghindarinya
Setiap temuan harus memiliki:
- klasifikasi;
- akar masalah;
- PIC;
- target waktu;
- tindakan korektif;
- bukti penyelesaian;
- verifikasi efektivitas.
Jangan langsung menutup temuan hanya karena tindakan sudah dilakukan.
Tanyakan:
Apakah tindakan tersebut benar-benar mencegah masalah berulang?
Jika belum, tindakan korektif perlu diperbaiki.
10. Mengabaikan Pengelolaan Kontraktor
Kontraktor merupakan bagian penting dalam kegiatan pertambangan. Kesalahan terjadi ketika perusahaan memiliki sistem SMKP yang baik untuk pekerja internal tetapi tidak menerapkan standar yang sama secara efektif kepada kontraktor. Padahal, aktivitas kontraktor dapat memiliki risiko yang sama tinggi atau bahkan lebih tinggi karena mereka bekerja pada berbagai area dan proses.
Cara menghindarinya
Pengelolaan kontraktor sebaiknya dimulai sejak tahap:
Pre-qualification → Selection → Induction → Work execution → Monitoring → Evaluation
Sebelum bekerja, kontraktor perlu memahami:
- kebijakan keselamatan;
- risiko area;
- prosedur kerja;
- emergency response;
- reporting system;
- persyaratan APD;
- standar kompetensi;
- aturan lalu lintas;
- mekanisme inspeksi.
Kinerja kontraktor juga perlu dievaluasi secara berkala.
11. Dokumentasi Tidak Terkendali
Kesalahan berikutnya adalah memiliki terlalu banyak dokumen tetapi tidak memiliki document control yang baik.
Masalah yang dapat muncul:
- pekerja menggunakan prosedur lama;
- dokumen tidak memiliki nomor revisi;
- dokumen tidak diketahui statusnya;
- formulir berbeda digunakan untuk pekerjaan yang sama;
- dokumen sulit ditemukan;
- perubahan prosedur tidak dikomunikasikan.
Cara menghindarinya
Terapkan pengendalian dokumen yang jelas.
Setiap dokumen sebaiknya memiliki:
- nomor dokumen;
- judul;
- versi/revisi;
- tanggal berlaku;
- pemilik dokumen;
- pihak yang menyetujui;
- riwayat perubahan.
Selain itu, perusahaan harus memastikan versi yang sudah tidak berlaku ditarik dari area penggunaan.
12. Tidak Menggunakan Data untuk Pengambilan Keputusan
Kesalahan lainnya adalah perusahaan mengumpulkan banyak data keselamatan tetapi tidak menggunakannya.
Contohnya:
- data inspeksi;
- data near miss;
- data kecelakaan;
- data training;
- data audit;
- data corrective action;
- data safety observation.
Jika data tersebut hanya disimpan sebagai laporan, manfaatnya menjadi terbatas.
Cara menghindarinya
Gunakan data untuk menemukan pola.
Misalnya:
Jika sebagian besar temuan berasal dari area maintenance, perusahaan perlu mencari tahu penyebabnya. Jika near miss meningkat pada aktivitas tertentu, perusahaan perlu melakukan evaluasi risiko. Jika corrective action sering terlambat, mungkin terdapat masalah pada ownership atau sumber daya.
13. Mengukur Keselamatan Hanya dari Jumlah Kecelakaan
Kesalahan berikutnya adalah menganggap jumlah kecelakaan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan SMKP. Padahal, kecelakaan merupakan lagging indicator. Perusahaan juga perlu memantau indikator yang menunjukkan apakah upaya pencegahan berjalan.
Contoh leading indicator
- persentase inspeksi yang selesai;
- persentase corrective action tepat waktu;
- jumlah hazard report;
- jumlah safety observation;
- persentase pelatihan;
- tingkat kepatuhan inspeksi alat;
- jumlah audit;
- tingkat penyelesaian tindakan hasil audit.
Mengapa leading indicator penting?
Karena indikator tersebut dapat menunjukkan apakah perusahaan sedang membangun kondisi yang mencegah kejadian. Jika perusahaan hanya menunggu angka kecelakaan turun, tindakan pencegahan bisa menjadi terlambat.
14. Menganggap Implementasi SMKP sebagai Proyek Sekali Selesai
Ini merupakan salah satu kesalahan paling mendasar.
SMKP bukan proyek yang selesai ketika:
- dokumen selesai;
- training selesai;
- audit selesai;
- sertifikat diperoleh.
Sistem keselamatan harus terus berkembang. Perubahan teknologi, alat, metode kerja, organisasi, regulasi, dan kondisi operasional dapat memengaruhi risiko. Karena itu, perusahaan membutuhkan continuous improvement.
Cara menghindarinya
Gunakan siklus:
Plan → Do → Check → Act
Plan: tentukan sasaran dan program.
Do: implementasikan pengendalian.
Check: monitor dan evaluasi.
Act: lakukan perbaikan.
Kemudian siklus tersebut diulang.
Elemen tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja memang menjadi salah satu dari tujuh elemen SMKP.
Bagaimana Mengetahui Implementasi SMKP Sudah Efektif?
Perusahaan dapat melakukan evaluasi menggunakan beberapa pertanyaan sederhana.
Dari sisi manajemen
- Apakah manajemen aktif mengevaluasi kinerja keselamatan?
- Apakah sumber daya tersedia?
- Apakah tindakan korektif mendapatkan dukungan?
Dari sisi pekerja
- Apakah pekerja memahami risiko?
- Apakah pekerja mengetahui prosedur?
- Apakah pekerja berani melaporkan bahaya?
Dari sisi sistem
- Apakah prosedur sesuai kondisi aktual?
- Apakah audit dilakukan?
- Apakah temuan ditindaklanjuti?
- Apakah dokumen terkendali?
Dari sisi operasional
- Apakah pengendalian risiko diterapkan?
- Apakah inspeksi dilakukan?
- Apakah peralatan memenuhi persyaratan?
- Apakah pekerjaan kritis diawasi?
Dari sisi peningkatan
- Apakah perusahaan belajar dari insiden?
- Apakah rekomendasi investigasi diterapkan?
- Apakah hasil audit digunakan untuk memperbaiki sistem?
Jika jawabannya sebagian besar “ya” dan terdapat bukti objektif, maka perusahaan memiliki fondasi implementasi SMKP yang lebih kuat.
Strategi Praktis Menghindari Kegagalan Implementasi SMKP
Untuk menghindari berbagai kesalahan di atas, perusahaan dapat menggunakan strategi berikut.
Tahap 1: Pahami persyaratan
Identifikasi regulasi dan standar yang relevan.
Tahap 2: Lakukan assessment
Bandingkan kondisi aktual dengan persyaratan.
Tahap 3: Tentukan prioritas
Fokus terlebih dahulu pada risiko dan kesenjangan yang paling kritis.
Tahap 4: Perkuat organisasi
Tentukan tanggung jawab, kewenangan, kompetensi, dan sumber daya.
Tahap 5: Integrasikan ke operasi
Pastikan SMKP masuk ke proses kerja sehari-hari.
Tahap 6: Libatkan pekerja
Buat mekanisme konsultasi dan partisipasi.
Tahap 7: Monitor dan audit
Ukur kepatuhan dan efektivitas pengendalian.
Tahap 8: Tindak lanjuti
Pastikan setiap temuan memiliki tindakan dan verifikasi.
Tahap 9: Lakukan management review
Gunakan hasil evaluasi untuk menentukan perbaikan berikutnya.
Pendekatan ini membuat SMKP lebih dekat dengan prinsip continuous improvement dan tidak berhenti pada kepatuhan administratif.
Checklist Kesalahan Implementasi SMKP
Berikut checklist sederhana yang dapat digunakan perusahaan:
| No. | Potensi Kesalahan | Sudah Dihindari? |
| 1 | SMKP hanya dianggap tanggung jawab HSE | ☐ |
| 2 | Terlalu fokus pada dokumen | ☐ |
| 3 | Tidak melakukan gap analysis | ☐ |
| 4 | Komitmen manajemen tidak konsisten | ☐ |
| 5 | Risk assessment tidak diperbarui | ☐ |
| 6 | Kompetensi pekerja tidak dipetakan | ☐ |
| 7 | Partisipasi pekerja rendah | ☐ |
| 8 | Inspeksi hanya mencari kesalahan | ☐ |
| 9 | Temuan audit tidak ditindaklanjuti | ☐ |
| 10 | Kontraktor tidak terintegrasi | ☐ |
| 11 | Dokumentasi tidak terkendali | ☐ |
| 12 | Data keselamatan tidak dianalisis | ☐ |
| 13 | Hanya mengukur kecelakaan | ☐ |
| 14 | SMKP dianggap proyek sekali selesai | ☐ |
Checklist ini dapat dikembangkan menjadi bagian dari SMKP internal assessment perusahaan.
Kesimpulan
Kesalahan dalam implementasi SMKP sering kali bukan karena perusahaan tidak memiliki sistem, tetapi karena sistem tersebut belum terintegrasi secara efektif dengan aktivitas operasional.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menetapkan tujuh elemen SMKP dan mewajibkan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit satu kali dalam satu tahun bagi pemegang izin yang tercakup dalam ketentuan tersebut.
Sementara itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 merupakan salah satu acuan penting dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. JDIH Kementerian ESDM mencatat keputusan tersebut ditetapkan pada 7 Mei 2018. Statusnya tercatat dicabut sebagian untuk ketentuan tertentu mengenai pembukaan kembali area yang telah direklamasi, sehingga tidak tepat jika keseluruhan Kepmen 1827/2018 dianggap telah dicabut.
Pada akhirnya, SMKP yang efektif bukanlah SMKP dengan dokumen paling banyak, melainkan sistem yang mampu mengendalikan risiko secara nyata, melibatkan pekerja, didukung manajemen, dipantau dengan data, dan terus diperbaiki.
Perusahaan pertambangan yang ingin meningkatkan keselamatan perlu mengubah cara pandang terhadap SMKP: dari sekadar kewajiban administratif menjadi sistem manajemen yang terintegrasi dengan operasional pertambangan.
Dengan pendekatan tersebut, implementasi SMKP dapat membantu perusahaan membangun kepatuhan yang lebih konsisten, memperkuat budaya keselamatan, meningkatkan pengendalian risiko, serta mendukung terciptanya kegiatan pertambangan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Referensi
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lampiran IV Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- International Labour Organization. Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176).
- International Labour Organization. Safety and Health in Opencast Mines: An ILO Code of Practice.
- International Labour Organization. Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001).
- International Organization for Standardization. ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems — Requirements with Guidance for Use.
